Berharap Ini solusi legalitas untuk UMK Melalui Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Ada setitik harapan baru bagi para pengusaha (UMK) usaha mikro dan kecil, ketika pemerintah menyatakan kebijakannya untuk memudahkan pengurusan legalitas izin usaha.

Apalagi ketika selama ini pelaku usaha mikro kecil (UMK) itu tidak pernah dianggap menjadi sebagai salah satu pengusaha formal karena ketiadaan legalitas izin resmi untuk usahanya. Mereka bahkan juga sulit untuk menaikkan kelas bisnisnyanya ke skala yang lebih tinggi lagi karena disatu sisi mereka tidak punya akses ke lembaga keuangan formal, bukan rahasia lagi bahwa bank dan lembaga keuangan mikro perlu membayar untuk sebuah izin usaha.

Oleh karena itu, inisiatif dari pihak pemerintah baru-baru ini menerbitkan izin Mikro Kecil Menengah (IUMK) melalui camat atau lurah yang benar-benar bisa diharapkan untuk menjadi solusi.

Selain itu, Kebijakan telah disepakati oleh tiga menteri: Mentri Perdagangan (Mendag), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Koperasi dan UKM. Ketiganya telah sepakat untuk memberikan kemudahan penerbitan izin Mikro Kecil (IUMK) sebagai tindak lanjut dari Peraturan No 98 tahun 2014 tentang masalah mikro kecil.

Penandatanganan untuk Nota Kesepahaman oleh tiga Menteri telah dilaksanakan pada Februari 2015 lalu di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

“Ini adalah momen bersejarah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), karena dengan perjanjian ini , maka akan ada sinergi dan keterpaduan dalam penerbitan IUMK,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga.

Nota Kesepahaman tersebut langsung dioperasionalkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkatan pejabat Eselon I dan pihak perbankan serta Perusahaan Penjaminan Indonesia di bawah Asippindo. “Dengan begitu diharapkan kualitas pelayanan kepada para pengusaha UMK akan lebih baik lagi ke depannya,” katanya.

Melalui perjanjian tersebut, kewenangan didelegasikan ke Camat, Lurah, Kepala Desa dan tidak dikenakan biaya apapun dan selesai dalam satu hari.

“Untuk mendukung proses ini, Kementerian Koperasi dan UKM Bantuan & UKM tentu akan memfasilitasi pendampingan kepada pihak UMK sebelum dan sesudah penerbitan IUMK” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa kebijakan penerbitan IUMK maka ke depannya para pelaku UMK telah mendapatkan suatu kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang ditetapkan.

Selain itu juga dengan IUMK ini sangat diharapkan UMK memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan ke perbankan dan non-bank. Diharapkan pula para pelaku UMK dapat lebih mudah mengakses ke sumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, pasar, dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk ini pihaknya akan segera menggandeng pihak perbankan seperti BRI dan Asosiasi Perusahaan Penjaminan demi mengoptimalkan fungsi dari IUMK yang nantinya akan dimodifikasi menjadi kartu IUMK.

Pendampingan

Sebagus apapun suatu program bila tanpa tujuan dan fungsi pendampingan, tingkat keberhasilannya sering kali diam. Oleh karena itu, IUMK pun disertai dengan fungsi pendampingan yang melekat di dalamnya.

Deputi Bidang Pengembangan Restrukturisasi Usaha KemenKo dan UKM Braman Setyo mengungkapkan yang berhubungan dengan pendampingan yang akan difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pihaknya yang telah membuat Surat Edaran Nomor 15/M.KUKM/I/2015 tanggal 22 Januari 2015.

“Surat ini sudah dikirimkan ke seluruh Gubernur, Bupati, Walikota agar membantu para pendamping UMK dalam melaksanakan peran pendampingan sehingga optimal pelayanan kepada UMK,” katanya.

Adapun tugas para pendamping ini, kata Braman, yakni untuk membantu UMK dalam melengkapi berkas dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Kelurahan dan Kecamatan, memvalidasi berkas berkas dokumen yang dibutuhkan, hingga memberikan arahan serta bimbingan pasca perolehan IUMK contohnya seperti akses ke pembiayaan.

“Untuk sementara para Pendamping yang kita dorong adalah Asosiasi BDS, PNPM Mandiri, KKB, UKM Center, P3UKM, HIPMIKONDO,PINBUK, dan para Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM,” katanya.

Pihaknya sangat berharap bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk Asosiasi UKM dan KADIN akan ikut serta membantu UMK dalam penerbitan IUMK.

Jemput Bola

Sementara itu Ketua Asosiasi BDS Indonesia Samsul Hadi mengungkapkan jika implementasi IUMK berada pada level desa dan kecamatan maka pendampingan akan didorong sampai ke level tersebut dengan strategi jemput bola dengan menggunakan prinsip cepat dan mudah.

“Sumber daya dan jaringan kami sudah siap untuk mendukung pendampingan IUMK,” katanya.

Dalam waktu yang dekat, pihaknya yang menjadi koordinator konsultan pelaksanaan IUMK akan melatih bagi para calon pendamping dan disebarkan di seluruh pelosok tanah air.

Asosiasi itu sekal

igus sedang menunggu mekanisme insentif bagi konsultan pendamping yang mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh IUMK. Pemerintah sebenarnya masih menggodok mekanisme dan bentuk dorongan yang paling tepat bagi para konsultan itu.

Samsul sangat berharap melalui IUMK ini para pelaku usaha mikro kecil diharapkan bisa memperoleh kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.

“Keberadaan IUMK ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi para pelaku bisnis (UMK) usaha mikro kecil yang sering kali terganjal dengan minimnya dana & modal dikarenakan mengalami kesulitan untuk dapat memperoleh akses pembiayaan dari bank,” katanya.

Melalui dukungan ini juga ke depannya diharapkan bangsa Indonesia bisa memberdayakan sektor UMK hingga memiliki daya saing tinggi agar bisa bertahan menghadapi persaingan global.

sumber : Legal4UMK

Ingin mengetahui lebih lengkap dan detail mengenai prosedur, dokumen yang dibutuhkan, dan biaya jasa pengurusan pendirian CV atau PT, silahkan dapat menghubungi kontak ini atau email: info.BanjirPesanan@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *